Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

Sebagai pengelola keuangan SKPD, PPK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola keuangan negara. Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. salinan . 6. 06. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan merinci mengenai istilah/kata pejabat penatausahaan keuangan SKPD, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta Google Scholar untuk literatur akademis yang memiliki kredibilitas tinggi. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. C. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah; b. 74 x. Melaksanakan akuntansi SKPD h. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 16. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SKPD PENGGUNA ANGGARAN (PA) PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PP 12/2019 PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan. PDF | On May 15, 2015, Mukmin and others published PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD. 68. go. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. fikri rostina, s. Bendahara Pengeluaran Pembantu; j. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPKD. d. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuanmenjadi KPA. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 3. 20. Dihapus. 13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Coba saudara bandingkan dan jelaskan elemen/jenis laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan yang dibuat oleh PPKD/PEMDA keseluruhan, berdasarkan PP No. Dalam hal ini Pejabat SKPD yang melakukan pelaksanaan dan penatausahaan APBD adalah para pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup: 1. Kepala daerah sebelum melaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), terlebih dahulu harus menetapkan, yaitu: Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD). euangan per rincian kegiatan. 000. SKPD serta untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan . Jelaskan kembali secara singkat tugas yg sudah saudara kerjakan a) Secara keseluruhan penulis mengerjakan terkait proses pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang mana dalam melalukan penatausahaan, bendahara. Menyusun Laporan Keuangan SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanTahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan perhilungan k. sejatinya rekon harus dilakukan oleh pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan untuk level SKPD, antara bidang akuntansi dan. 16. salinan . 2 Pengertian dan. PPK-SKPD menerima SPP-GU berserta lampirannya diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. 1. 16. Selain itu, menjadi seorang PPK bisa jadi telah menyelamatkan dan mengalokasikan keuangan negara secara benar bagi kepentingan rakyat. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari: Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan. LHKPN Pejabat DJPK; Organisasi. 23. Selasa – Rabu : 14 – 15 November 2023. F. SPM-GU, dokumen SPP-GU, dan Pengesahan SPJ diajukan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, sebagai dasar penerbitan SP2D. 19750730 200501 2 005 penata tk. menteri keuangan republik indonesia, menimbang a. 12 Tahun 2019 juga disebutkan pengaturan tugas dan kewenangan apa yang dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA, yakni dalam Pasal 11 ayat (4a), tugas. Uraian pada Bukti Pengeluaran Kas dituliskan nomor SPK, tanggal SPK, Nomor Addendum dan tanggal addendum (apabila ada) serta termin pembayaran. Melakukan verifikasi atas SPJ d. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD adalah : 1) . Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. PDF | On May 15, 2015, Mukmin and others published PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau belum dibentuk fungsional maka harus dibentuk dulu dan jangan diberikan honor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang. b. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. 3. Mencermati kebenaran perhilungan keuangan SPJ yang diterima. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD. A. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN 25Webuntuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester. PENDAHULUAN Keuangan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi. 8. Peranan dan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah diperbaharui dengan diterbitkannya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Tunjangan Jabatan Rp 10. sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di SKPD, di Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan,. SKPD dilaksanakan oleh fungsi akutansi pada pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPTK (Versi PP 58/2005) menegaskan bahwa tugas, pokok dan fungsi-nya membantu PA (Pengguna Anggaran)/Kuasa PA (KPA) pada wilayah keuangan kegiatan yaitu mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pembayaran SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang nantinya diajukan bendahara pengeluaran dan diteliti oleh Pejabat. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. c. PA tidak melimpahkan kewenangan kepada KPA, namun mengangkat PPK dengan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolan keuangan daerah. PENGAJUAN SPP a. Permendagri No. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKDP. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; pejabat pelaksana teknis kegiatan ; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. YUSRAN LAPANANDA, SH. Guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan kemampuan teknis pengoperasian Aplikasi Sistem. Bendahara pengeluaran dibedakan menjadi: Bendahara pengeluaran. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota. 500. Jelaskan apa saja tugas dan wewenang SKPD dan PPKD ! Jawab : PPKD adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Untuk APBD ada beberapa pihak yang dapat ditetapkan sebagai. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 35. Penerbitan SPM-UP/GU/TU 1) PPK-SKPD menerima SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 2) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU; 3) PPK-SKPD mencatat SPP. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan SPM yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. “pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 1. Nomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Sekretariat Daerah. Nim : 2019041024023 Kelas : A UAS Penatausahaan Keuangan Daerah 1. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan; menyusun laporan keuangan SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan. 4. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 19. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PYH<), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 2. Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, dan PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD. I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnyaPENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang) YULIARTA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri. pi nip. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola. c. informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan. Ringkasan SPP-LS 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKDP. fungsi SKPD. Dimana PPTK adalah pejabat pada satuan kerja SKPD yang melaksanakan satu atau lebih kegiatan dari suatu program tergantung wilayah kerjanya. YUSRAN LAPANANDA, SH. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Penatausahaan BMD membuat surat usulan permohonan sewa kepada Pegang Kekuasaan BMD untuk. Yang dapat melakukan Perikatan adalah yang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai PPK sesuai peraturan perundangan yang. 19. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPKD. 7 %âãÏÓ 128 0 obj /Width 611 /Height 918 /BitsPerComponent 8 /Type /XObject /ColorSpace /DeviceRGB /Subtype /Image /Filter [/FlateDecode /DCTDecode. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga. Pendahuluan Salam, Sobat Penurut! Pada artikel ini, kita akan membahas tentang tugas pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup: 1. Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Bahwa PNS yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK sdan staf pembantu PPK seperti tersebut pada lajur 5 lampiran. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: BesaranAnggaran. see full pdf download pdf. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan. pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Dalam sistem akuntansi piutang, PPK SKPD melaksanakan fungsi. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainnya suatu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini: 1. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. 8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 1. keuangan republik indonesia nomor 4 /pmk. 22. %PDF-1. 4. 10. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 2. . 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 9 1. SP2D ini spesifik, dengan maksud satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal serta Laporan Kinerja dan Keuangan BLUD Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan Renstra Rumah Sakit Dan Puskesmas Bimtek Strategi Penyusunan Dokumen dan Tata Cara Evaluasi Penawaran Jasa Konstruksi, Berdasarkan Permen PUPR NO. 71/2010. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah; dan c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. 32- 44 Volume 4, No. 6. TENTANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. d. 2) Tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman pejabat pengelola keuangan SKPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah. SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, dan PA/KPA. Berserta lampirannya kepada PPK. 1 Pasal 1 angka 58 PP Nomor 12 Tahun 2019Pendahuluan. adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah sebagai berikut: Kompetensi jabatan. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan.